undang undang csr. dari undang-undang terkait. undang undang csr

tanggung jawab sosial (CSR), maka dalam penerapan CSR diperlukan suatu law enforcement untuk mengatur bagaimana ketentuan penerapannya. Oleh karena itu, undang-undang ini secara resmi menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 3. Oleh karena itu,. Bisnis perusahaan bisa lancar, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat pun bisa mendapat dampak positif. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terkait dengan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Setiap penanaman modal berkewajiban : 1. UllaIbanez. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa perusahaan wajib berkomitmen ikut serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan. Lantas, apa itu CSR? Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung. Lihat Foto. tidak melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 34 UUPM, yang dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembatasan kegiatan usaha; (iii) pembekuan kegiatan. Undang-undang (UU) tentang Penanganan Fakir Miskin . Selain pengaturan CSR ada dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya mengatur CSR dalam Undang-Undang sektoral. 4724, LL SETNEG : 28 HLM. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang No. 50). oleh undang-undang. CSR bagi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menuju pembangunan Kutai Barat yang berkelanjutan; c. Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan mewajibkan setiap perusahaan untuk memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan. CSR dapat menjaga hubungan baik perusahaan dengan pihak terkait sehingga ketika terjadi konflik atau kerusuhan atau risiko bisnis lainnya, itu bisa ditangani dengan cepat dan mudah. M. Sebab, menurut Jokowi, pasal-pasal dalam UU ITE atau Undang-undang No 11 Tahun 2008, bisa menjadi hulu dari persoalan hukum. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang. cit. diganti dengan undang-undang yang baru; e. MS. Berikut ini 5 Undang-Undang CSR di Indonesia dilansir dari laman hukumonline. Menariknya di Spanyol sudah ada lembaga independen yaitu MERCO (Spanish Monitor of Corporate Reputation) yang memonitor dan menilai implementasi CSR. Agar bisa lebih memahami CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan, berikut Liputan6. sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan pajak CSR di Indonesia: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PP No 93 Tahun 2010; PP No. Persentase perusahaan CSR dan Non CSR di beberapa negara. Responsibility diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun. ABSTRAK PERATURAN. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan. Tentang Csr. 1, LN. Undang-undang (UU) NO. CSR sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ialah sebagai berikut: Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. H. Sedangkan CSR yang dilakukan PT. 28/PUU-XI/2013 yang menyatakan UU 17/2012 inkonstitusional. Kebijakan CSR LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM TJSL. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 2. Tutup. Corporate Social Responsibility ("CSR") mempunyai arti dalam kalimat Bahasa Indonesia ialah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 1. Dalam undang undang tersebut di Pasal 2 Ketentuan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) atur jika tiap PT sebagai subyek hukum memiliki tanggung-jawab sosial dan lingkungan. Antam adalah pemberian bantuan modal kerja untuk pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi bagi masyarakat sekitarnya. Kutai Kartanegara No. CSR juga harus menghitung dan mempertimbangkan kepentingan pemegang (stakeholders), baik yang berada di dalam maupun luar perusahaan. Sanksi yang diterapkan pun dalam beberapa undang-undang seperti Undang- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur juga dalam Keputusan MenteriUnduh dokumen resmi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Selain untuk mematuhi Undang-undang, CSR dilakukan juga karena kesadaran perusahaan dalam membantu negara mengentaskan kemiskinan. CSR yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. Program CSR Berdasarkan Undang. Berikut adalah peraturan yang mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia, yakni : a. Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara1 menyatakan, bahwa memajukan kesejahteraan bagi seluruh. Indonesia mengamanatkan agar perusahaan melakukan CSR, hal itu tercantum di Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Terdapat beberapa permasalahan hukum dalam beberapa undang-undang dan. menyinggung Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebutUU Penanaman Modal), yang mengatur setiap investor mempunyai. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) 3. Syamsuddin Radjab Universitas Islam Negeri Alauddin Abstract Selain pengaturan CSR ada dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan. ♦ Program CSR harus tetap beraktivitas dengan memenuhi dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Direksi yang bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum yang menyangkut perusahaan & CSR. Liputan6. Abstrak Dunia Internasional membingkai konsep CSR sebagai “sukarela”, sementara di Indonesia konsep CSR diformulasikan secara yuridis formal dalam bentuk peraturan yang tersebar diberbagai peraturan dengan istilah TJSL dan/atau BL. Makna kehadiran PP No. 40 Tahun 2007 yaitu “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan. ) (khairunnisa, 2010) ROA, ROE, CAR, NPF, BOPO CSR Laporan keuangan bank mualamat tahun 2000-2009diterapkan program CSR ini namun dalam hal ini sifatnya masih sukarela belum bersifat mandatory, dimana hanya perusahaan yang Go Public yang menerapkannya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan. mengakhiri perdebatan tentang wajib. Senior Lawyer N&P Law Firm Bangun Wijayanti menjelaskan, aturan hukum CSR di tingkat nasional berinduk pada UU. Artikel ini menjelaskan aturan hukum corporate social responsibility (CSR) yang berlaku di Indonesia, mulai dari UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal,. Kenyataannya, tidak sedikit pelaksanaan CSR masih terkesan asal-asalan serta belum menyentuh kepentingan masyarakat secara optimal. Pada dasarnya, tujuan CSR adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. Namun, pengungkapan informasi CSR di Indonesia maupun Spanyol masih bersifat sukarela. dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Biasanya besaran dana CSR adalah sekitar minimal 2%-4% dari jumlah keuntungan perusahaan dalam satu tahun. KOMPAS. Selain itu Undang-Undang No. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Undang-Undang No. 128 – 134 Vol. (Baca juga: Contoh Studi Kasus. 10. CO. Pada tahun 2007, Indonesia memperkenalkan regulasi mengenai CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang No. mngkn semacam daerah binaan CSR,hehe Belum lagi regulasi tentang perlindungan konsumen, dan sederet regulasi lain juga berhubungan dengan CSR seperti : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. I. Jika ada. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberi defenisi bahwa perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 10 Bunyi Pasal 28 D Ayat (1) UUD 19 45, sbb : “Setiap orang berhak at as penga kuan, ja minan, perlindungan, dan kepastianIndonesia ada Undang-undang yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijelaskan dalam pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan. Jadi, secara resmi, UU ini menggunakan istilah. English Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR). PP Nomor. CSR – Antikorupsi SURAT KEPUTUSAN DIREKSI. Bank Sumut, Bank BNI dan Bank BRI. Apa Itu CSR? 2. Perusahaan dalam menerapkan CSR juga akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. 4 Yusuf wibisono, membedah konsep dan aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility), fascho publishing, gresik, 2007, h. C. Lebih lanjut dia menjelaskan, tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 juga Peraturan Pemerintah 47 tahun 2012. Hal ini merujuk pada Undang – Undang No. Tentang CSR Sebagai BUMN, Telkom Indonesia berkewajiban untuk mendukung Pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja Program Corporate Social Responisbility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertujuan untuk :. Sebagimana yang tercantum dalam bab 5 pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan serta keadaan lingkungannya, perusahaan biasanya wajib melibatkan kegiatan CSR dalam menjalani kegiatan. Perusahaan Swasta Lokal. id - Undang-Undang No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) tidak menyebutkan persentase mengenai besaran dana yang wajib dialokasikan untuk corporate social responsibility (CSR). Undang-Undang ini menuntut perusahaan untuk mengimplementasikan program CSR, terutama perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau pertambangan. The method used in this research is normative juridical. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penanam modal baik dalam maupun asing tidak dibenarkan hanya mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan. H. Permen BUMN No. Mencabut Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka: Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun. Salah satu undang-undang yang mengatur. Disahkannya peraturan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan pelaku usaha. Pasal 1 menyebut ada lima kegiatan sosial dan lingkungan yang bisa menjadi pengurang beban pajak. (2005: 16) 98 yang dirumuskan dalam tiga bidang yaitu ekonomi, politik dan sosial budaya. 47, LN. ane sih kepikiran biar daerah yang “tidak tercolek/dilihat” pemerintah bisa dikembangin dengan CSR itu. 5 Pelaporan Corporate Social Responsibility. Permasalahan yang dikemukakan: 1) mengapa di Indonesia tanggung jawab Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) yang mencabut beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang materi muatannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi politik dan hukum itu. Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a. com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 ini belum diatur mengenai CSR. Peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan CSR yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur. Memaparkan ketentuan mengenai asas dan tujuan penanaman modal yang diatur di. Tren. pdf. 04/10/2022, 02:30 WIB. Bagikan Berita / Artikel. Saya tidak tahu apakah ada company yang membukukan biaya2 yang dikeluarkan terkait dg CSR dalam akun khusus ‘CSR Expenses’ misalnya. Undang-Undang, 6 TAHUN 2023. undang-undang). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal pada pasal 15 huruf b dinyatakan bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan TJSL. Pelaksanaan CSR di Kota Tanjungbalai tahun 2017 dilaksanakan oleh pihak perbankan yakni oleh PT. 1 9 ta hun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negar a (UU. 013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha konomi Lemah dan Koperasi melalui Badan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1997. Ada, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR atau TJSL diatur dalam Undang-Undang berikut ini: Undang-Undang No. Dalam Undang-Undang Minerba, CSR ditunjukkan dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemanfaatan tenaga kerja dan pengikutsertaan pengusaha lokal. CSR berhubungan erat dengan pembangu-nan berkelanjutan atau sustainable development, se-hingga perusahaan dalam melaksanakan segala akti-vitas perusahaannya harus mendasarkan keputu-sannya tidak hanya pada faktor ekonomi tetapi jugaCSR adalah sebuah tanggung jawab yang sudah tertuang dalam Undang-Undang. Keywords : CSR, Legal responsibility, the welfare of society. Sama seperti kegiatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, CSR juga tidak luput dari aspek perpajakan. 7. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Pada Perusahaan Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan pada internal berusahaan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut: d. Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih terdapat kekurangan dalam Pasal-Pasal yang mengatur tentang CSR ini salah satunya adalah masih terdapat inkonsistensi antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 74 serta penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 This research shows the company's responsibility towards social and environmental aspects is carried out by implementing corporate social responsibility (CSR). Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 1 ayat 3 juga turut menjelaskan pengertian dari CSR ini, sebagai berikut:Undang-Undang Yayasan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang pendirian dan pengelolaan yayasan di Indonesia. Daftar ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengakses sumber-sumber referensi yang digunakan dan memastikan keabsahan serta keakuratan informasi yang disampaikan. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van. 2011/No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Jenis-Jenis CSRmenjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ignatius Supriyadi, S. The Implementation of Corporate Social Responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR) by PTPN III conducted based on Article 88 of Law No. pengertian CSR. Tugas 2 CSR Muhamad Riza Al Rasyid(073002000026). Katalog Produk. Previous: Previous post: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2o2o Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. UU 20 tahun 2008 tentang UMKM diundangkan dalam Lembaran. Undang-undang CSR. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki. di sisi lain, mereka termasuk negara-Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini menjadi isu yang menarik bahkan semakin meroket dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. ii. Beberapa program CSR yang telah dilakukan: pelatihan Budidaya Ikan Lele dan Jamur Tiram, pengelolaan. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. Post navigation. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. TELKOM Tbk. CSR kini sudah masuk dalam bagian dari UU PT, sehingga kegiatan sukarela itu menjadi wajib dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum. , M. Oleh: Dr. Terbitlah kemudian PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan. uuPT undang-undang Perseroan Terbatas WaSh Water Sanitation and hygiene daftar Singkatan. DR. Jika Anda ingin mengetahui hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Anda dapat mengunjungi situs web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI. Berikut ini 5 Undang. CSR diatur dalam Undang-Undang No. Sejumlah asosiasi pengusaha menolak keras CSR dijadikan. Undang –Undang. Oleh karena itu, adalah penting bagaimana pemerintah melalui kebijakan perpajakan yang dituangkan ke dalam undang-undang perpajakan dapat mengimbangi peraturan yang mewajibkan perusahaan untukAnggaran CSR telah diatur oleh peraturan undang-undang. Keywords: CSR, Legal Certainty, Business Actors. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. Didalam laporan tahunan perbankan. Program CSR (Corporate Social Reponsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Gempolkrep telah melaksanakan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan dibentuknya devisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. CSR perusahaan tidak hanya bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan, tetapi juga menciptakan. The concept of CSR in Indonesia has gained legal legitimacy to be implemented by private companies and state-owned enterprises (BUMN). CSR Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam surah Al- Ma’idah: 2 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi. Khusus di provinsi Jawa Timur, regulasi mengenai CSR. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015. Undang-Undang telah mengatur pelaksanaan CSR dengan menerbitkan Undang-Undang No. Sementara, berdasarkan. 4724 . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS. Pada. aturan CSR, selain diatur dalam Pasal 74 Kode Perusahaan, juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal No. CSR harus memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No. Membuat pengurangan (mereduksi) risiko usaha dunia. Penjelasan alternatif dari temuan ini adalah bahwa regulasi dalam CSR, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No 40 dan UU No 25 tahun 2007 turut menciptakan iklim penerapan kegiatan CSR bagi. CSR seharunya dapat menghasilkan dampak semi permanen untuk perusahaan dan masyarakat CSR harus bisa menghitung dan menimbang kepentingan pemegang kepentingan (stakeholders) di dalam dan di luar perusahaan. Kegiatan CSR sejalan dengan nilai utama ISO26000 dan merupakan program yang melebihi kewajiban. Koperasi merupakan jenis usaha sebagai entitas yang berdiri sendiri dengan bentuk koperasi. Setelah mengetahui apa itu CSR, kita akan membahas terkait pendanaan CSR. “CSR salah didefinisikan di Indonesia,” tegas Jalal.